Anggota Komisi VI DPR RI Ihsan Yunus Foto : Azka/mr

Anggota Komisi VI DPR RI Ihsan Yunus mendapatkan temuan bahwa PT. Pertamina menghadapi kendala dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) ke daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T), seperti di Provinsi Maluku. Di Maluku banyak daerah yang sulit dijangkau, dan tidak bisa menggunakan jalur darat. Kendala lainnya, karena Maluku merupakan daerah kepulauan, cuaca menjadi mudah berubah-ubah dan gelombang laut tinggi.

Hal itu diungkapkan politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan Kepala Kantor Wilayah Pegadaian Ambon, Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur Pertamina, perwakilan Kementerian Perdagangan, perwakilan Kantor Pinjaman Kredit Penanaman Modal (PKPM) di Ambon, Maluku, Senin (29/6/2019).

“Kita harus kasih kesempatan, kita harus kasih kewenangan kepada pemerintah karena memang rintangan permasalahannya cukup banyak. Apalagi kalau bicara masalah provinsi yang kepulauan, mulai dari transportasi, kemudian juga mulai dari alam, dan juga Sumber Daya Manusia (SDM). Kita juga perlu kasih kesempatan kepada Pertamina,” ujar legislator daerah pemilihan Jambi ini.

Di sisi lain, Ihsan menilai pendistribusian BBM satu harga untuk daerah 3T sudah mulai merata, dan sudah mulai dilakukan. Pemerataan BBM Satu Harga ini merupakan tugas dari pemerintah untuk 124 titik daerah 3T, dengan 11 titik di Maluku. Ia berharap agar pemerataan distribusi BBM Satu Harga bisa secepatnya merata, agar masyarakat yang tinggal di daerah 3T bisa merasakan harga yang merata.

Selain itu, masyarakat di daerah 3T tidak terbebani dengan harga yang cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain. “Pertamina harus optimistis bisa menjalankan program ini dengan baik dan mencapai target pelaksanaan BBM Satu Harga di 124 titik wilayah Indonesia. Dengan demikian, banyak masyarakat yang merasakan dampak dari BBM Satu Harga yang dijual sesuai ketetapan oleh pemerintah,” harap Ihsan. (azk/sf)